Setelah kebebasan dan demokrasi tumbuh dalam 15 tahun reformasi, muncul
kesadaran dan tuntutan rakyat untuk memperbaiki kualitas hidupnya.
Menjawab itu, perbaikan ekonomi rakyat harus menjadi fokus. Akses setiap
rakyat pada sumber-sumber kemakmuran harus dibuka untuk perbaikan
ekonomi.
”Selama ini, akses pada sumber-sumber
kemakmuran itu terpasung. Hanya mereka yang punya uang yang memiliki
akses itu. Negara harus memastikan setiap rakyat memiliki akses itu.
Itulah fungsi negara,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)
Hatta Rajasa di kediamannya, di Jakarta, Jumat (17/1/2014).
Hatta ditemui di kediamannya seusai
shalat Jumat di LIPI. Sebelumnya, wawancara dilakukan di rumah dinasnya
sebagai Menteri Koordinator Perekonomian di Kompleks Widya Chandra,
Jakarta.
Sebagai Ketua Umum PAN serta menteri
koordinator dan menteri senior, tidak mudah membuat janji dengan Hatta.
Namun, saat pertemuan, wawancara menjadi semacam diskusi hangat mengenai
banyak hal, di antaranya soal peran negara, pemantapan demokrasi,
peningkatan kesejahteraan rakyat, mimpi besar PAN, dan pencalonannya
sebagai presiden.
Akses setiap rakyat pada sumber-sumber
kemakmuran merupakan bagian dari tugas negara. Untuk mewujudkan hal itu,
Hatta bersama PAN menawarkan reformasi agraria. Kebanyakan rakyat sulit
menaikkan taraf hidup karena lahan yang dimiliki makin sempit.
Reformasi agraria tak sekadar bagi-bagi lahan, tetapi pertama-tama untuk
melindungi kepentingan rakyat.
Hatta juga menyebut revolusi di bidang
kesehatan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas hidup rakyat. Jika
kualitas hidup meningkat, rakyat tidak akan banyak berobat karena
tercegah dari sakit dan penyakit.
Lindungi yang lemah
Soal peran negara, selain membuka akses
pada sumber-sumber kemakmuran, Hatta juga tidak percaya pada sistem
neoliberalisme dan pasar bebas. ”Dalam sistem neoliberal, negara tidak
boleh ikut campur. Itu tidak sesuai dengan nurani saya karena yang bisa
melindungi the poor adalah negara. Negara harus hadir untuk mem-protect
mereka,” ujar Hatta.
Menteri yang bertahan sejak era Presiden
Megawati Soekarnoputri ini tidak anti pada investasi asing. Namun,
peran negara harus nyata dalam pengendalian agar yang miskin dan tak
terlindungi terjaga. ”Tidak bisa subsidi dihilangkan. Tugas negara
memberikan subsidi kepada rakyatnya. Bentuknya yang harus dipikirkan,
tidak harus subsidi harga minyak,” ujar Hatta.
Mengenai perdagangan bebas dan
kedaulatan ekonomi, Hatta menyebut nasionalisme sebagai fondasi. Menurut
dia, di era yang makin terbuka dan bebas, tidak bisa lagi ada larangan
impor. Jika larangan dilakukan, larangan yang sama akan dilakukan negara
lain kepada Indonesia.
”Yang menjaga kedaulatan kita adalah
kecintaan pada Tanah Air. Silakan jeruk dari China masuk, tetapi saya
tetap makan jeruk pontianak. Sebuah sikap pribadi yang menjadi benteng.
Benteng ini yang harus dipupuk dan nasionalisme ada di sini,” ujarnya.
Untuk demokrasi yang saat ini tumbuh,
Hatta melihat perlunya penguatan menjadi demokrasi yang terkonsolidasi,
bermartabat, beretika, dan menuju kesejahteraan. Hatta menyebut
keberagaman sebagai kenyataan Indonesia yang perlu dirawat. PAN akan
berdiri di depan untuk menjaga keragaman. Untuk hal ini, Hatta menyebut
perlunya penguatan Pancasila.
Soal terus melorotnya partisipasi
politik dan citra parpol, Hatta mengakui, selama ini partai politik
lalai melakukan pendidikan politik. Akibatnya, rakyat makin jauh dari
partai politik dan salah persepsi karena menganggap politik hanya urusan
mencari dan mempertahankan kekuasaan. Kegiatan politik juga kerap
dirasakan tak nyambung dengan masalah konkret masyarakat.
Hatta tidak kecil hati melihat hasil
survei sejumlah lembaga independen disandingkan dengan target capaian
PAN ini. ”Saya percaya survei dan dalam kepercayaan itu target
diupayakan karena tren hasil surveinya naik. Saya percaya, caleg akan
membuat tren naik ini membesar. Kami punya pengalaman pada pemilu-pemilu
sebelumnya,” ujarnya.
Pemilu serentak
Hatta dan PAN tidak sepakat dengan
aturan parliamentary threshold. Untuk itu, diusulkan gagasan konfederasi
yang berisi gabungan beberapa parpol untuk membentuk fraksi di DPR.
Konfederasi bisa diumumkan sejak awal sebelum pemilu oleh parpol yang
secara rasional melihat tak mampu membentuk fraksi sendiri. PAN juga
tidak sepakat dengan presidential threshold. Menurut PAN, setiap parpol
punya hak mengajukan calon presiden.
Mengenai pencalonannya oleh PAN sebagai
presiden, Hatta mengaku realistis. Selain soal kemampuan, menjadi
presiden juga harus ada kemauan. Kemauan juga tidak sepihak, tetapi
terutama dari rakyat yang memilih. PAN dalam posisi memberikan ruang
kepada putra terbaik untuk memimpin Indonesia. PAN yakin, pemimpin bisa
lahir di mana pun, tak hanya di parpol.
”Saya orang yang sangat realistis. Kita tidak bisa melawan semangat zaman dan kehendak rakyat,” ujarnya.
Sumber : Kompas
Harapan saya, pak Ukar Sar'ih bisa menjadi menjadi pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab....
BalasHapus